Digital Nomad & Pajak: Kewajiban di Indonesia dan Negara Asal

Digital nomad adalah individu yang bekerja secara jarak jauh sambil bepergian ke berbagai lokasi. Meskipun memiliki cara hidup yang fleksibel, mereka tetap memiliki kewajiban pajak baik di negara asal maupun di negara tempat tinggal sementara, seperti Indonesia. Berikut adalah panduan mengenai cara hitung pajak bagi digital nomad.

1. Kewajiban Pajak di Indonesia

a. Status Pajak

• Sebagai digital nomad di Indonesia, status pajak Anda tergantung pada lama tinggal dan asal negara. Jika Anda tinggal lebih dari 183 hari dalam setahun di Indonesia, Anda dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dan diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan global.

b. Pajak Penghasilan (PPh)

• Pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari sumber di Indonesia, termasuk pekerjaan jarak jauh untuk klien internasional.
• Jika Anda tidak memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri, Anda hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari sumber di Indonesia.

2. Kewajiban Pajak di Negara Asal

a. Pengurangan Pajak Berganda

• Digital nomad harus memahami bahwa hampir semua negara memiliki aturan untuk menghindari pajak berganda. Jika mereka membayar pajak di Indonesia, mereka mungkin dapat mengklaim kredit pajak di negara asal untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

b. Penghasilan dari Sumber Luar Negeri

• Kewajiban pajak di negara asal juga tergantung pada regulasi lokal dan apakah negara tersebut mengenakan pajak atas penghasilan global atau hanya penghasilan yang diperoleh di dalam negeri.

3. Perjanjian Pajak Berganda (P3B)

• Perjanjian antara negara untuk menghindari pajak berganda sangat penting. Jika Indonesia memiliki P3B dengan negara asal Anda, Anda dapat memperoleh manfaat pajak tertentu yang mengurangi atau menghapus pajak yang terutang di salah satu negara.

4. Documentasi dan Pelaporan

a. Sim Penyimpanan Dokumen

• Digital nomad harus menyimpan semua bukti penghasilan dari klien internasional dan bukti pembayaran pajak yang dilakukan di Indonesia.

b. Melaporkan Pajak

• Pastikan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baik di Indonesia maupun di negara asal sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

5. Konsultasi dengan Profesional Pajak

• Mengingat kompleksitas pajak internasional dan situasi yang unik bagi setiap digital nomad, sangat penting untuk berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak yang berpengalaman dalam perpajakan internasional.

6. Tips untuk Digital Nomad

• Rencanakan Lokasi dan Durasi Tinggal: Pahami berapa lama Anda dapat tinggal di satu negara tanpa dianggap sebagai subjek pajak.
• Gunakan Akun Bank Internasional: Memudahkan pengelolaan keuangan dan menghindari konversi mata uang.
• Tetap Terinformasi Tentang Peraturan Pajak: Patuhi semua peraturan pajak di negara tempat tinggal dan negara asal.

Kesimpulan

Digital nomad memiliki kewajiban pajak yang kompleks, baik di Indonesia maupun di negara asal mereka. Mengerti akan kewajiban ini sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Dengan melakukan perencanaan komputasi analisis pajak yang cermat dan berkonsultasi dengan profesional pajak, digital nomad dapat menjalani gaya hidup mereka tanpa khawatir tentang isu perpajakan.